Indef menilai pemerintah perlu memberi berbagai insentif untuk kelompok masyarakat kelas menengah sebagai kompensasi apabila PPN naik dari 11% menjadi 12%.

Dewan Ekonomi Nasional mengungkapkan sejumlah komoditas seperti nikel hingga kelapa sawit akan masuk ke Sistem Informasi Mineral dan Batubara atau Simbara.

Lini masa berbagai media sosial (medsos) seperti X dihiasi dengan berbagai seruan penolakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% tahun 2025.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP memberikan ruang bagi presiden dan DPR untuk menurunkan tarif PPN hingga 5% dengan menerbitkan PP.

Di tengah riuh penolakan PPN naik jadi 12%, muncul rencana penyelenggaraan tax amnesty jilid III untuk 'mengampuni' para pengemplang pajak.

Pemerintah mengakui investasi akan turut terdampak PPN naik ke 12%, sehingga akan menyiapkan investif bagi calon investor.

Wamen Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa ada tiga area yang akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi 8%.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi belum menerima laporan resmi dari Apple terkait rencana investasi US$100 juta.

Wacana Tax Amnesty Jilid III kembali mencuat. Padahal, Menkeu Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan pemerintah tidak akan lagi memberlakukan program serupa.

Sayangnya, kebijakan tax amnesty yang berulang membuat wajib pajak berpikir untuk apa patuh, karena nantinya akan ada pengampunan kembali.

Kenaikan tarif PPN sebenarnya mencapai 9,09% apabila pemerintah memberlakukan PPN 12%. Harga barang-barang bisa menjadi lebih mahal, berikut cara menghitungnya.

Komisi XI DPR Misbakhun memastikan akan terdapat Tax Amnesty Jilid III seiring masuknya RUU Pengampunan Pajak ke dalam usulan Prolegnas Prioritas 2025.

Setidaknya terdapat 10 aspek yang berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat pada 2025, dari kenaikan PPN jadi 12%, asuransi TPL wajib, hingga UKT naik.

Presiden AS Joe Biden tidak terlihat dalam sesi foto bersama para pemimpin G20 di Rio De Janeiro, Brasil pada Senin (18/11/2024).

DPR resmi memasukkan RUU tentang Perubahan atas UU 11/2016 tentang tax amnesty ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025.

Komisi XI DPR mengusulkan RUU Pengampunan Pajak ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, membuka peluang munculnya program tax amnesty jilid tiga.