Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan tidak akan ada pencopotan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Budi Waseso, melainkan berpotensi besar terjadi pergeseran jabatan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum ada pembicaraan terkait pembagian jatah kursi menteri bagi Partai Amanat Nasional yang baru bergabung menjadi partai koalisi pemerintah.…
Pemerintah menyetujui plafon pinjaman Bank Pembangunan Asia kendati Presiden Joko Widodo pernah mengatakan bahwa lembaga pembiayaan multilateral bukan solusi perbaikan ekonomi.…
Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank menyiapkan plafon pendanaan untuk Indonesia senilai US$2,2 miliar atau setara Rp30 triliun dengan tingkat bunga 1,2% pada…
Dua Lembaga pembiayaan multilateral menawarkan pinjaman dana mencapai US$16 miliar atau setara Rp224 triliun kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan proyek…
Wakil Presiden mengonfirmasi pinjaman Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) senilai US$400 juta atau setara Rp5,6 triliun merupakan pinjaman lama yang baru disetujui.nn…
Keputusan Partai Amanat Nasional untuk bergabung dalam koalisi pemerintah memperkuat posisi eksekutif di lingkaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan porsi mencapai 52%.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Syafruddin, tak berselang lama ketika isu pergantian Kepala…
Pemerintah diimbau tunda pembangunan proyek infrastruktur yang berpotensi mengalirkan valuta asing ke luar negeri dan menyebabkan depresiasi rupiah semakin dalam.
Fenomena perangkap kelas menengah atau middle income trap di Indonesia dinilai tak akan hilang jika gejolak politik masih terjadi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Usai para buruh berdemonstrasi di depan Istana Negara, Selasa(1/9/2015), organisasi mahasiswa juga berniat menggelar aksi serupa untuk menuntut adanya perbaikan ekonomi.
Pemerintahan Joko Widodo diminta menjadi nakhoda yang memberi arah jelas ketika badai ekonomi global mengguncang ekonomi nasional dalam beberapa waktu terakhir.
Kepolisian Republik Indonesia diimbau mahir membedakan pengambilan kebijakan korporasi dan pelanggaran pidana dalam mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan alat bongkar muat…