Dewan Pertimbangan Presiden menilai kasus dugaan korupsi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) harus tetap ditindaklanjuti oleh Badan Reserse Kriminal Polri, meski pimpinan…
Silang pendapat di internal pemerintah terkait proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt dinilai akan berdampak negatif terhadap iklim investasi nasional.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Institut Pemerintahan Dalam Negeri masih dibutuhkan untuk mendidik calon pamong praja dan pegawai negeri sipil, terutama dalam hal kepemimpinan.…
Dewan Pertimbangan Presiden menyayangkan reaksi berlebihan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Richard Joost Lino usai digeledah Badan Reserse Kriminal Polri…
Dewan Pertimbangan Presiden menilai keterlambatan pencairan dana desa disebabkan sumber daya manusia di pemerintah daerah yang belum memiliki kesiapan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mempersilakan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang baru Anang Iskandar menindaklanjuti kasus hukum yang telah diproses jika memiliki bukti…
Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pergantian Syamsul Maarif sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait dengan peristiwa kabut asap di Sumatra dan Kalimantan…
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan tak ada yang bisa mengubah keputusan Presiden Joko Widodo terkait rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 Megawatt.
Kualitas dan jumlah pembangunan infrastruktur fisik pada 2016 diyakini akan lebih baik dari tahun ini, meskipun anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyusut…
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diminta mengirim tenaga ahli ke sejumlah negara pemilik inovasi teknologi konstruksi demi mempercepat pembangunan infrastruktur.…
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pergeseran jabatan Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional merupakan hal yang layak dan baik bagi…
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pertemuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dengan calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan hal lumrah antar sesama…
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diminta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar karena menjadi faktor utama penopang kemajuan seluruh sektor lain.