Sebagian besar masyarakat tidak puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama setahun masa kepemimpinannya.

Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat meningkat hampir tiga kali lipat selama lima tahun terakhir, tanpa diiringi kinerja yang memuaskan.

Sepanjang setahun bekerja, fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dinilai lemah, terbukti dari kuantitas pengesahan undang-undang yang sangat minim.

Ketiga bank itu yakni PT Bank Commonwealth, PT Bank ANZ Indonesi, dan PT Bank Permata Tbk. masing-masing memperoleh peringkat nasional jangka panjang AAA dengan prospek stabil,…

Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah mengajukan revisi Undang-undang No.31/1997 tentang Peradilan Militer Tentara Republik Indonesia demi mendorong kesetaraan hukum…

Wakil Presiden Jusuf Kalla memperpanjang waktu tinggal di New York, Amerika Serikat, untuk memeriksakan kesehatannya.

PT MNC Land dan perusahaan pemerintah Korea Selatan, Korea Land and Housing menandatangani kesepakatan kerja sama untuk membangun kota modern di Lido, Bogor, Jawa Barat.

Aparat desa diminta memfokuskan penggunaan dana desa untuk meningkatkan kapabilitas warga, menciptakan lumbung ekonomi, dan tetap menjaga nilai sosial.

Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi optimis mampu menyalurkan dana desa 2016 yang meningkat hingga 100%, meski tahun ini proses penyerapan tak…

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengklaim dana desa yang telah dicairkan ke rekening kas desa sampai Oktober 2015 sebesar Rp7,1 triliun…

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merekrut 26.000 tenaga pendamping untuk membantu pengelolaan dana desa di seluruh Indonesia pada 2015.

Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memobilisasi 12.000 tenaga pendamping desa yang akan aktif bertugas di 403 kabupaten dan 5.301 kecamatan…

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat didesak memperbarui ketentuan terkait peradilan pemilihan kepala daerah dalam revisi Undang-undang No.8/2015

Kesenjangan sosial yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia masih menjadi tantangan utama global yang harus diselesaikan.

Pemerintah mengklaim telah mencapai tujuan pembangunan milenium melalui perbaikan tingkat kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.

Pemerintah diminta membentuk sekretariat bersama untuk menghimpun keterlibatan masyarakat sipil dalam implementasi program pembangunan berkelanjutan.