Empat paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK dinilai bisa memperbaiki perekonomian nasional meski tak berarti pulih seperti beberapa tahun sebelumnya.

Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama setahun, terutama di bidang ekonomi, dinilai kurang cepat.

Pemerintah mengklaim kondisi penegakan hukum di Indonesia dalam kurun 15 tahun terakhir semakin membaik.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penegakkan hukum dalam kasus korupsi secara obyektif.

Menjelang satu tahun masa pemerintahan, Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap bisa terus melakukan perbaikan di bidang ekonomi, lapangan kerja, industri, dan infrastruktur.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai program bela negara sama pentingnya dengan pengadaan alat utama sistem persenjataan bagi aparat keamanan nasional.

Paket kebijakan tahap keempat di bidang industri dan ketenagakerjaan diharapkan bisa mendorong mendorong proses bisnis berjalan lebih cepat, mudah, dan efisien.

Penentuan upah minimum provinsi akan tetap menjadi wewenang pemerintah daerah meski kalangan pengusaha menilai itu bisa dimanfaatkan sebagai alat kampanye politik daerah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat ini sudah relatif besar, termasuk gaji anggota DPRD DKI Jakarta yang dipengaruhi tingginya…

Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan bahwa pemerintah mengimpor beras dari Vietnam sebanyak 1 juta ton dengan tujuan menjaga pasokan pangan pada akhir 2015.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan pemerintah belum mengambil keputusan terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Realisasi pembangunan rel kereta api Bandara Internasional Minangkabau sudah mencapai 75% atau tepatnya sepanjang 2,9 Kilometer dari target keseluruhan 3,9 Km.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi harus melalui pengawasan agar lembaga tidak terjebak dengan pelanggaran hukum.

Sejak awal pembentukan komisi antirasuah didasari pada prinsip adhoc atau lembaga yang dibentuk sementara sebagai salah satu solusi krisis pada 2000.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Golongan Karya Misbakhun menegaskan pengajuan revisi Undang-undang No. 32/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertujuan…

Pemerintahan Kabinet Kerja dinilai mengalami kegagalan menangani persoalan di sektor ekonomi selama setahun bekerja.