Kewajiban neto investasi internasional Indonesia (PII) diproyeksi meningkat pada 2024 sejalan dengan kebijakan suku bunga the Fed yang mulai melonggar.

Pemerintah melibatkan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dalam menjamin utang kereta cepat Whoosh.

PT PII telah menerima modal Rp10,56 triliun dari pemerintah dan total investasi yang sudah dijamin sebesar Rp411 triliun.

Penjaminan itu mencakup risiko keterlambatan pengadaan tanah, risiko keterlambatan penyesuaian tarif, risiko politik temporer dan risiko politik permanen.

Sri Mulyani kembali menetapkan M. Wahid Sutopo sebagai Direktur Utama PT PII periode 2022-2027.

Pemberian penjaminan oleh PII berguna mengurangi kekhawatiran investor pemberi pinjaman aproyek infrastruktur di Tanah Air, terutama dari risiko politik dan ekonomi dalam…

BUMN terdampak pandemi yang akan berutang untuk melaksanakan proyek terkait PEN, masih berkesempatan mengajukan penjaminan kepada PT PII sampai akhir 2022.

Bank Indonesia menyatakan kewajiban neto dari posisi investasi Indonesia atau PII kuartal IV/2021 mencapai US$278,6 miliar.

Sri Mulyani berpesan agar seluruh jajaran direksi dan komisaris PT SMI dan PT PII agar tidak melakukan business as usual, dan harus mengambil peran yang memberikan nilai…

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PII berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur, dengan melakukan…

PII Indonesia mencatatkan kewajiban neto US$264,1 miliar atau mencakup 23,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu menurun dibandingkan dengan kewajiban neto…

Proyek Satelit SATRIA merupakan proyek KPBU pada sektor telekomunikasi yang keempat setelah Palapa Ring (Barat, Tengah dan Timur).

PII bersama Kemenkeu terus berupaya meningkatkan kompetensi jajarannya maupun pegawai di beberapa Special Mission Vehicle (SMV) Kemenkeu lainnya, terkait penjaminan dalam…

PII ikut memperkuat pembangunan infrastruktur dasar air minum.

Dalam proyek ini, PII memberi fasilitas penjaminan pemerintah atas risiko gagal bayar PJPK dan risiko terminasi.

Proyek pengembangan jaringan listrik di Jatim dan Bali merupakan proyek keempat yang mendapatkan penjaminan PII.