Hal substantif dalam revisi Peraturan PLTS Atap adalah menghapus transfer pembelian daya (ekspor-impor).

Revisi Peraturan Menteri ESDM No. 26/2021 tentang Pengembangan PLTS Atap disetujui Presiden Joko Widodo, di mana skema ekspor listrik dihapus.

Revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 26/2021 tentang pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) telah mendapat lampu hijau Presiden Joko Widodo.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mendorong pengembangan mineral kritis untuk 3 industri strategis.

Sejumlah negara di Benua Afrika mencatatkan perkembangan berarti dalam transisi energi, melalui kontrak pengembangan energi baru dan terbarukan atau EBT.

Revisi aturan Permen ESDM yang belum tuntas dan kelebihan pasokan daya listrik di PLN disinyalir menjadi penyebab minimnya kapasitas terpasang PLTS di Indonesia

Kapasitas terpasang panel surya nasional tidak banyak bergeser dari posisi 2012 lalu dan Indonesia kalah dari negeri jiran di Asean.

Kondisi kelebihan pasokan atau oversupply listrik membuat PT PLN (Persero) akan sulit untuk meningkatkan kapasitas terpasang panel surya.

Aksi diversifikasi bisnis Petrindo Jaya Kreasi (CUAN), hingga adanya rumor akuisisi, tampak menarik perhatian perusahaan manajemen investasi raksasa, Blackrock.

Belt and Road Initiative yang disebut Jalur Sutra Baru China, banting setir ke sektor transisi energi di tengah hujan kritik selama 1 dekade program tersebut.

Grup Sinar Mas bersama dengan sejumlah mitra, termasuk investor China, berkomitmen mengembangkan pabrik panel surya terbesar di Indonesia.

Kadin Kepulauan Riau kembali menarik investasi EBT masuk ke Batam yang berasal dari Amerika Serikat dengan nilai investasi Rp1 triliun.

Kementerian ESDM menyebut bahwa sudah banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di bidang manufaktur panel surya.

Pembuat panel surya asal China, Trina Solar berencana untuk membangun pabrik ketiganya di Vietnam.

Emiten batu bara seperti BUMI hingga PTBA menggunakan energi terbarukan dalam proses ekstraksi dan produksi emas hitam.