Beberapa waktu lalu Jakarta ditetapkan sebagai kota termacet di dunia nomor 10 oleh TomTom Traffic Index, sebuah situs yang menghitung tingkat kemacetan di 416 kota di 57…

Pemerintah Kota Palembang menyiapkan aplikasi parkir Sistem Informasi Aplikasi Perparkiran Palembang untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor retribusi dan sekaligus meningkatkan…

Laporan masyarakat terkait penggunaan sistem pembayaran elektronik tersebut sebagai media pembayaran tunggal di lahan parkir  yang tersebar di ratusan pusat perbelanjaan…

Pemerintah Kota Surabaya membangun area Taman Parkir Wijaya Kusuma untuk mengakomodasi kebutuhan kendaraan yang parkir agar lebih tertib dan tidak menimbulkan kemacetan lalu…

Parkir minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi heboh setelah aksi unjuk rasa sebuah organisasi masyarakat.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang keberatan penerapan bea masuk baja oleh China menjadi berita terpopuler di Bisnis.com pada hari Kamis (7/11/2019).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghimbau kepala daerah menertibkan pengelolaan perparkiran.

Tito Karnavian, mengimbau Kepala Daerah melakukan Penertiban Pengelolaan Perparkiran. Hal itu dikatakan Kapuspen Bahtiar, selaku Juru Bicara Kemendagri di Jakarta, Rabu (06/11/2019).

Kementerian Dalam Negeri mengimbau agar Pemerintah Daerah memperbaiki tata kelola parkir. Disebutkan bahwa tata kelola parkir yang buruk dapat merugikan masyarakat, terlebih…

Sebuah video tentang pengelolaan lahan parkir di Kota Bekasi oleh organisasi masyarakat viral di media sosial.

Ada permasalahan dari keterbatasan lahan, tarif parkir, kenaikan pajak daerah, perizinan hingga klausul yang disebut mengancam perlindungan konsumen.

Selama ini, retribusi parkir tepi jalan di Balikpapan juga tak pernah lebih dari Rp3 miliar per tahun.

Bripka Eka Setiawan (37) anggota Satlantas Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang viral karena aksinya "nemplok" di kap mesin mobil Senin (16/9/2019) siang, mengaku aksi…

Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan regulasi mengenai layanan perparkiran yang selama ini dinilai masih memberatkan konsumen lewat klausul sepihak.

Pemerintah didesak untuk mengatur batas persentase bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola parkir yang selama ini dinilai memberatkan pengelola parkir.