Foto bendera HTI di KPK viral dan dikaitkan dengan pemecatan para pegawai tersebut. MAKI minta Kejagung bertindak.

KPK menanggapi surat terbuka salah seorang pegawai KPK yang sebelumnya diberhentikan terkait penyebarluasan informasi hoaks.

Pemda Provinsi Jabar berkomitmen bekerja sama dengan ormas umum, agama yang berlandaskan Pancasila, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, dan NKRI. 

Gerakan Pemuda Ansor Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa Hizbuh Tahrir Indonesia masih beroperasi di wilayah tersebut.

Hizbut Tahrir, organisasi revivalis yang memperjuangan sistem transnasional atau dikenal dengan istilah khilafah, sudah cukup lama masuk ke Indonesia. Hizbut Tahrir (HT)…

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) memutuskan untuk membatalkan Rapat Pembahasan Konten Poster Anti Kekerasan Perempuan dan Anak.

Pelapor kasus dugaan tindak pidana makar yang dilakukan Mardani Ali Sera dan Ismail Yusanto bernama Komaruddin hari ini (16/11/2018) dimintai keterangan oleh pihak Bareskrim…

Ketua Umum Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta agar mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak kembali mengorganisir diri memperjuangkan…

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk seluruhnya, melalui sidang pembacaan putusan…

Sidang pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menguatkan keputusan pemerintah untuk membuarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dalam sidang yang digelar hari ini Senin (7/5/2018).

Hingga saat ini, MUI tidak menemukan adanya hal-hal yang melanggar ketentuan akidah pada organisasi Hizbut Tahrir Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menyebut pencabutan izin badan hukum HTI oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagai langkah otoriter di era reformasi.

Nahdlatul Ulama (NU) bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua menggelar seminar bertema Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk Papua tanah damai

Ketua DPR Setya Novanto mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Ia menilai HTI tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah diminta meninjau ulang rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Permintaan itu disampaikan Fadli Zon karena organisasi tersebut mengakui Pancasila dan…

Berita terpopuler untuk segmen kabar umum pada hari ini yakni seputar pemicu kecelakaan berturut-turut di Puncak, Bogor hingga pernyataan Polri yang menyebut ormas Hizbut…