Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyetujui wacana Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menjadikan Badan Keamanan…

Kalangan pengusaha logistik dan forwarder Jawa Timur menilai bisnis kepelabuhan dan maritim ke depan harus punya ekosistem yang lebih terstruktur dengan jelas dan terintegrasi…

Pada 2019, IMO mengusung tema pemberdayaan perempuan atau Empowering Women in the Maritime Community. 

Kalangan pengusaha pelayaran mengusulkan agar subsidi Tol Laut dievaluasi dan dialihkan untuk pengembangan potensi perekonomian daerah serta mengoptimalkan armada kapal swasta…

Dalam lembaga international yang menaungi 174 negara anggota itu, ada tiga kategori dewan anggota, yakni kategori A, B, dan C.

Indonesia resmi menjadi Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C untuk periode 2020-2021 dengan perolehan suara sebanyak 139 dukungan.

Bisnis, LONDON – Indonesia menargetkan mendapatkan lebih dari 135 dukungan suara untuk memuluskan langkah meraih satu kursi Anggota Dewan International Maritime Organization…

Bambang Haryo Soekartono, praktisi dan pengamat transportasi logistik, menilai visi poros maritim dunia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tidak mampu diterjemahkan oleh…

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menggelar latihan bersama penanggulangan musibah pencemaran tumpahan minyak di laut.

Indonesia berkomitmen untuk mencadangkan 700.000 hektare (ha) kawasan konservasi perairan (Marine Protected Areas/MPAs) pada 2020.

Bumi Laut Group dan Glasgow City College berencana mengembangkan sekolah maritim guna menopang keberadaan Pelabuhan Patimban, Subang.

DPP INSA Carmelita Hartoto menilai pemerintah perlu menuntaskan persoalan-persoalan kemaritiman dalam periode 2019 - 2024.

Bisnis, JAKARTA - Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia tidak bisa meniru secara penuh konsep infrastruktur dari negara manapun. Alhasil, diperlukan proses…

Bisnis, JAKARTA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) siap menghubungkan calon investor dengan pelaku usaha perikanan berkelanjutan demi mendorong kontribusi…

Ketidakjelasan hukum maritim atau admiralty law di Indonesia sering dimanfaatkan oleh sejumlah preman pelabuhan dan oknum untuk menahan kapal, barang, kru kapal, atau pemerasan.