Pemerintah mengusulkan VTS Batam dan Dumai untuk mengelola Selat Malaka dan Singapura pada 2022 ke IMO karena memiliki lokasi yang strategis.

Kemenko Marves membeberkan penyebab perlindungan awak kapal Indonesia yang masih lemah kendati merupakan penyuplai pekerja perikanan terbesar di dunia.

Kementerian Kominfo terus mendorong perluasan jaringan internet dari sektor hulu sampai hilir untuk mengoptimalkan ekonomi sektor kelautan.

Kemenko Marves berupaya mengembangkan sektor kemaritiman Indonesia dengan bekerja sama dengan Denmark dan mengantisipasi permasalahan lingkungan.

Kemenko Marves melakukan evaluasi soal pelaksanaan TSS di Selat Lombok, khususnya pada tingkat operator dan pelaksana lapangan.

Kompetensi SCM ini perlu untuk bisa memahami dan menganalisis proses secara end-to-end dalam peningkatan efisiensi biaya logistik perusahaan maupun nasional.

Melalui kerjasama ini, customer bisa mendapatkan produk-produk maritim yang dibutuhkan, secara online

Pemerintah melalui Kemenko Marves tengah merancang pembangunan Marina Center di Padang, yang dikelola Pelindo II, untuk meningkatkan sektor wisata di Mentawai.

Menko Marves Luhut B. Pandjaitan memasukkan deregulasi biaya sebagai salah satu opsi untuk meningkatkan daya saing pengelolaan lego jangkar di Indonesia.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) ingin pengelolaan dan pemanfaatan area lego jangkar dilakukan satu pintu dan proses proses administrasi dilakukan secara daring.

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC/ Pelindo II menyatakan kesiapannya untuk menangkap peluang dari pemberlakuan Traffic Separation Scheme (Bagan Pemisah Alur Laut).

Selat Sunda dan Lombok mayoritas diisi oleh kapal berbendera Indonesia sehingga perlu ada sosialisasi mendalam terhadap para pemilik kapal serta peningkatan SDM pengawasan.

Sejumlah isu yang ada di dalam draft RUU Cipta Kerja terkait dengan usaha jasa kepelabuhanan antara lain pelabuhan perikanan, badan usaha pelabuhan (BUP), pelabuhan terbuka…

Kemenko Maritim dan Investasi melalui Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Purbaya Yudhi Sadewa melakukan penandatanganan 2 (dua) Perjanjian Kerja…

Pemerintah enyatakan sedang menyelesaikan harmonisasi aturan teknis perlindungan pekerja maritim, seperti usia minimal, sertifikasi, kontrak kerja hingga perlindungan sosial.