Kementerian BUMN melaporkan bahwa penyertaan modal negara (PMN) kini tak lagi tergantung pada utang luar negeri

Komisi VI DPR RI memberikan tugas kepada PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam untuk menjelaskan 4 poin terkait kasus 109 ton emas ilegal.

Kementerian BUMN mendapat masukan dan apresiasi memasuki usianya yang ke-26 dari komisi VI.

Komisi VI menilai selama ini OTT hanya mengambil keuntungan dari pasar Indonesia tanpa memberikan kontribusi yang jelas. 

Komisi VI DPR akan menggelar rapat gabungan tiga Komisi di DPR RI, yakni Komisi VI, Komisi XI dan Komisi III DPR RI untuk membahas kasus Meikarta.

Komisi VI DPR mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas kasus Meikarta.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Rudi Hartono Bangun menilai permintaan PMN PLN hingga Rp10 triliun tidak layak. Alasannya, PLN memproduksi surplus energi.

Rencana PMN 2023 ditetapkan sebesar Rp 67,82 triliun. Namun, persetujuan yang didapat pada Nota Keuangan 2023 tercatat sebesar Rp41,31 triliun.

Kinerja positif perusahaan yang juga telah disampaikan kepada Komisi VI DPR RI, Kamis 2 Desember 2021 ini, mencatat bahwa pada periode itu total penjualan bersih ANTAM tercatat…

Anggota Komisi VI DPR dan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade menyikapi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23/2020…

Surat utang global Garuda Indonesia senilai US$500 juta atau Rp7,4 triliun (kurs Rp14.800) jatuh tempo pada 3 Juni 2020.

Komisi VI DPR Mochamad Hekal mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan fokus membahas dua produk legislasi, yakni Undang-undang BUMN dan KPPU.

Komisi VI DPR merupakan salah satu komisi ‘basah’ di DPR yang bermitra dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah…

Ervyn Kaffah Manager Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengatakan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Nyoman Damantra, anggota Komisi…

Argumen PLN yang menyatakan pemadaman listrik akibat kerusakan saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet) 500 kV di Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah, tidak logis.

Komisi XI DPR bersama Pemerintah setujui pembahasan lanjutan mengenai ratifikasi protokol ke-7 Asean Framework Agreement Service (AFAS) menggunakan rancangan undang-undang…