Indef mengingatkan dampak negatif dari rencana pembatasan BBM dan kenaikan tarif KRL.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter angkat bicara terkait wacana kenaikan tarif tarif KRL sebesar Rp1.000 tahun depan.

Sejumlah kebijakan yang akan berdampak kepada beban hidup masyarakat antara lain rencana kenaikan PPN, cukai rokok dan minuman manis, hingga tarif KRL.

Kemenhub mengaku telah mengantongi hasil kajian mengenai rencana kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek.

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara terkait rencana subsidi tarif KRL berdasarkan NIK yang dikabarkan mulai diberlakukan pada 2025

Wacana subsidi tarif kereta rel listrik (KRL) berbasis nomor induk kependudukan atau NIK yang bakal berlaku mulai 2025 menuai polemik di kalangan publik.

Subsidi tarif KRL berbasis NIK disebut hanya akan memperburuk polusi udara di Jabodetabek.

YLKI menilai rencana subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan atau NIK merupakan kebijakan yang ambigu, absurd, bahkan nyeleneh

MTI sebut pemerintah perlu meningkatkan fasilitas KRL sebelum berencana untuk mematok tarif KRL dasarkan NIK

Jokowi mengaku belum mengetahui perihal skema penetapan subsidi tarif krl Jabodetabek berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).

DJKA Kemenhub memastikan bahwa skema tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK tidak akan berubah dalam waktu dekat

Komisi V DPR menilai layanan KRL Jabodetabek harus ditingkatkan sebelum diberlakukan kenaikan tarif.

Pemerintah disarankan untuk mengalihkan subsidi tarif KRL Jabodetabek ke moda transportasi lain bila kenaikan tarif KRL jadi direalisasikan.

PT KCI atau KAI Commuter mengatakan rencana tarif KRL Jabodetabek naik masih terus dibahas.

Kemenhub secara rutin mengevaluasi pemberlakuan tarif KRL Jabodetabek setiap tahun.

Rencana tarif KRL Jabodetabek naik dinilai perlu memperhatikan aspek lain sebelum diberlakukan.