Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyebut tidak ada kolerasi antara persoalan kewarganegaraan dengan pelanggaran HAM.

Gerak Indonesia menyebut pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dapat dipastikan terang benderang dan tidak ada intervensi dari Pimpinan KPK.

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK dengan persoalan pelanggaran HAM.

Komnas HAM berharap pimpinan KPK dapat memenuhi panggilan tersebut sehingga kisruh mengenai TWK dapat cepat tuntas.

Pemeriksaan 6 pegawai KPK dilakukan untuk mendalami karakteristik dan dinamika pola kerja dan hubungannya dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Komnas mendapatkan bukti baru berupa 546 lembar dokumen berisi informasi dan data kejanggalan TWK kepada pegawai KPK.

Perwakilan 75 pegawai KPK menyerahkan bukti baru tentang pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan.

ICW menyebut kasus peretasan sering terjadi pada aktivis, tetapi tidak ada tindak lanjut serius dari pemerintah.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar melontarkan wacana itu. Sejumlah anggota MPR dan DPR pun setuju.

Ketua MRP Bambang Soesatyo sebelumnya mengusulkan aparat menindak tegas KKB di Papua dan masalah HAM bisa dibicarakan kemudian.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus dihormati hak asasinya.

Transparansi sangat diperlukan supaya masyarakat tidak bertanya-tanya soal meninggalnya satu terduga penembak 6 Laskar FPI itu.

PKS meminta Komnas HAM untuk ikut memantau persidangan terdakwa kasus kerumunan Rizieq Shihab.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Komnas HAM telah memberikan rekomendasi terkait kasus penembakan 6 FPI kepada pemerintah untuk kemudian dapat ditindaklanjuti

Penyerahan barang bukti dari pihak Komnas HAM kepada Bareskrim Polri dilakukan pada pekan ini.