Kementerian Keuangan tidak terburu-buru mengajukan revisi UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sampai pembahasan perubahan UU…

Pelaksanaan otonomi daerah dinilai masih belum menyeluruh karena masih ada badan atau lembaga vertikal yang seharusnya bisa ditangani oleh daerah masih berada di bawah pengawasan…

Pemerintah dan DPR berencana merevisi Undang-undang No. 32/2004 tentang pemerintah daerah guna mengefektifkan tata kelola pemerintah daerah, sekaligus menjaga pembangunan…

Pemerintah pusat dinilai masih enggan menyerahkan kewenangan yang seharusnya sudah menjadi urusan pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan otonomi daerah belum optimal.

Kementerian Dalam Negeri menilai pelaksanaan otonomi daerah saat ini cenderung semena-mena dan tidak kooperatif dengan pemerintah pusat. Kebijakan desentralisasi menyebabkan…

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.38/2007 sebelum dimasukkan ke dalam rancangan revisi Undang-undang…