Wacana perpindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke daerah lain tak bisa hanya dipandang dari segi ekonomi dan ekologis. Persoalan regulasi, administratif serta faktor politik…

Memasuki tahun ke-23, Otonomi Daerah diyakini telah memberikan perubahan positif pada kehidupan bermasyarakat.

Proses pemekaran daerah tidak bisa dilakukan secara sekejap, butuh kajian mengenai potensi kewilayah.

JAKARTA — Institut Otonomi Daerah mengusulkan peme­rin­tah segera membentuk Dewan Kawasan Ibu Kota Ne­­gara agar sinkronisasi kebijakan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan…

Implementasi otonomi daerah di Indonesia diawali dengan peresmian pemantapan Daerah Percontohan Otonomi yang fokus pada Daerah Tingkat II pada 25 April 1995 dengan payung…

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri rangkaian peringatan Hari Otonomi Daerah ke-22 di Kementerian Dalam Negeri. Dalam kesempatan itu, Wapres Kalla menegaskan jika inti…

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie kembali bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Kamis (29/3).

Kementerian Dalam Negeri memastikan hingga pemilu presiden 2019 tidak akan ada pemekaran wilayah

Kementerian Dalam Negeri mengklaim telah menyelesaikan sebanyak 475 segmen batas antardaerah di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Mahyudin pernah murka ketika hendak bermain golf di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pangkal soalnya, dia diminta membayar…

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendorong para sekretaris daerah (Sekda) untuk meningkatkan tata kelola birokrasi di daerah. Sekda sebagai…

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia karena tidak memperbaiki ekonomi dan kemandirian daerah.

Institute Development of Economics and Finance menilai otonomi daerah belum mampu mengatasi ketimpangan pendapatan, bahkan cenderung melebar, padahal dana transfer ke daerah…

Penurunan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 kemungkinan bisa dibatasi menyusul prospek perbaikan…

Pusat Kajian Keuangan (Pusaka) Negara memberikan apresiasi terhadap 21 kepala daerah yang dinilai mampu menjadi inspirator pembangunan daerah.