Perlu ada Pergub dan kemudian ditindaklanjuti di masing-masing daerah yang memiliki kawasan perkebunan kelapa sawit melalui Peraturan Bupati (Perbup).

Produktivitas sawit RI justru keok dari Malaysia meski memiliki lahan yang jauh lebih luas.

Petani sawit mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran membentuk Badan Sawit Nasional. Berikut urgensinya.

Kalangan petani kelapa sawit mendesak agar program peremajaan sawit rakyat dibuat menjadi mandatori.

Apkasindo menilai program biodiesel B50 yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat memicu defisit pasokan crude palm oil (CPO) atau minyak sawit.

Petani merasa was-was terhadap aturan pemerintah mengenakan denda terhadap lahan sawit di kawasan hutan.

Petani kelapa sawit yang tergabung dalam Apkasindo menilai langkah pemerintah dalam memprioritaskan program biodiesel mengandung unsur ketidakadilan.

Pendirian Bursa CPO membuka kemungkinan Bappebti menggandeng Malaysia (MDEX). Pengusaha dan petani sawit kompak mendukung.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) mengungkapkan akan mengambil langkah berbeda menyikapi kebijakan Uni Eropa terkait sawit.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia mendukung rencana Presiden Jokowi untuk menggugat Uni Eropa ke WTO terkait dengan sawit.

Apkasindo menyebut ada beberapa alasan kuat yang mendorong kenaikan harga TBS sawit di Riau.

Petani yang tergabung dalam Apkasindo ingin agar program B35 bisa kerek harga TBS sawit menjadi Rp3.500 per kg.

Petani sawit menilai jika Indonesia dan Malaysia kompak menyetop ekspor CPO, Uni Eropa bakal kelabakan.

Sekretaris DPW Apkasindo Riau Djono Albar Burhan mengatakan petani sawit di Riau sangat keberatan dengan tingginya harga pupuk.

Petani sawit sangsi terhadap kebijakan menaikkan rasio pengali DMO menjadi 9 kali lipat untuk mendongkrak harga TBS sawit.

Petani meminta kepada pemerintah untuk mengubah rujukan harga CPO yang semula kepada KPBN menjadi Kementerian Perdagangan demi mengerek harga TBS.