Bahlil ingin ke depannya investasi bisa berkualitas, agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, dia mengatakan pemerintah akan melakukan…

Pencabutan izin berlaku karena perusahaan-perusahaan terkait tidak menjalankan usaha setelah mengantongi izin dari pemerintah.

Jokowi menegaskan bahwa izin yang diberikan oleh pemerintah, bila tidak dilaksanakan sesuai aturan, akan dicabut.

Kadin Indonesia mendukung langkah pemerintah yang terus berupaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan,…

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemberian sanksi kepada pelaku usaha tambang batu bara yang tidak memenuhi…

Pengusaha pertambangan batu bara mengeluhkan lambatnya reaksi pemerintah terkait pengajuan perpanjangan izin tambang. Hal itu dinilai dapat memberikan ketidakpastian bagi…

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mempermudah proses pengajuan izin eksplorasi tambang dan izin produksi dengan menjadikannya satu paket perizinan.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak asal memberikan izin penambangan, karena pemerintah daerah yang terkena dampak kerusakan lingkungan.

Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan Bumi Resources Dileep Srivastava mengatakan Arutmin berharap dapat menadatangani IUPK baru selambat-lambatnya pada 1 November 2020.

Kepala KPPU Kantor Perwakilan Makassar Hilman Pujana mengatakan komisi membuka ruang bagi masyarakat jika menemukan adanya pelanggaran UU No.5/1999.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Darius Beda Daton, mengharapkan pemerintah Provinsi NTT memperbaiki layanan izin usaha pertambangan yang masih…

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merevisi Peraturan Gubernur No. 1/2018 tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Pertambangan untuk memasukkan ketentuan…

Sepanjang kuartal I/2019, iklim investasi dan aktivitas pertambangan masih cederung stagnan dengan potensi kenaikan yang diperkirakan masih terbatas.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral siap melelang dua wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), yakni Blok Latao dan Suasua, yang belum laku pada tahun lalu.

Kementerian Keuangan akan membuat aturan baru mengenai izin pertambangan untuk investor sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia.