Presiden Prabowo Subianto meminta izin untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri setelah mewanti-wanti menterinya untuk mengurangi kunker ke luar negeri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, salah satu menteri yang diisukan berencana mundur dari Kabinet Indonesia Maju, tengah sibuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah
Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke tiga Negara di Asia Tenggara, pada Selasa (9/1/2024) menjelang perayaan HUT PDIP.
Jokowi melakukan kunker ke Kalbar pada hari ini, Selasa (9/8/2922) untuk meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak dan tower A serta B RSUD dr. Soedarso.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi sejumlah pasar yang ada di Kota Solo, mulai dari Pasar Mojosongo, Pasar Gede, Pasar Gading, hingga Pasar…
Civil Service College Singapore adalah perguruan tinggi untuk pegawai pemerintah di Singapura dan merupakan dewan hukum di bawah Divisi Layanan Publik, Kantor Perdana Menteri,…
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyelesaikan kunjungan kerja dua hari (10-11/3/2021) di Jepang. Dia pun membeberkan sejumlah komitmen investasi yang didapat…
Presiden Joko Widodo mengawali hari kedua kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatra Utara dengan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-66 Universitas Sumatera Utara (USU),…
Setelah berkunjung ke Palembang, Sumatra Selatan sejak Jumat (13/7/2018), Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya ke kawasan Solo dan sekitarnya di Provinsi Jawa…
Kepala Negara lepas landas menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 14.50 WIB dari Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta.
Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melihat langsung pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat di hari…
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Ignasius Jonan melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang dalam rangka pembahasan pembangunan pelabuhan alternatif pengganti lokasi…
Anggaran untuk kunjungan kerja anggota DPRD DKI Jakarta dilindungi oleh payung hukum, yakni Peraturan Gubernur Nomor 1831 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas.nn