Kementerian Pertahanan menyerahkan 569 alat peralatan pertahanan dan keamanan alias Alpahankam menjelang HUT ke 78 TNI.

MK memutuskan bahwa Kemhan tidak melanggar aturan setelah adanya dugaan media sosial milik pemerintah di Twitter atau X digunakan untuk kampanye Prabowo-Gibran

Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan menggelar program mudik gratis menggunakan kapal perang untuk masa mudik dan balik Lebaran 2024.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi atas 52 perwira tinggi (pati), termasuk di antaranya merotasi Kepala BAIS Letjen TNI Rudianto.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) menunggu masa tenang Pemilu untuk menyiapkan langkah hukum terkait dugaan korupsi pesawat Mirage.

Koalisi Masyarakat Sipil pastikan pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pengadaan pesawat Mirage 2000-5 oleh Kemhan besutan Prabowo tak bermuatan politik

Kemhan menyebut isu pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 senilai Rp12,4 triliun diduga dikorupsi dan viral di media sosial adalah viral

Prabowo Subianto mengaku gagal menaikkan gaji salah satu pejabat penting di Kemenhan, tapi berhasil menaikkan pangkatnya.

Jokowi menjawab singkat terkait kenaikan anggaran pertahanan yang naik sesuai kesepakatan dalam rapat bersama Menhan Prabowo Subianto

Komisi I DPR menyetujui tambahan Rp1,67 triliun dalam APBN TNI dan Kemhan TA 2024 untuk mengakomodir kenaikan gaji prajurit TNI dan ASN Kemhan.

Menhan Prabowo berkomitmen memperkuat alutsista Indonesia dengan menyetujui pembelian puluhan pesawat tempur dan helikopter dalam kunjungannya ke AS.

Menhan Prabowo resmi menandatangani nota kesepahaman pembelian 24 unit pesawat tempur F-15EX baru dari AS.

KPK menyelidiki dugaan korupsi pengadaan material pembangunan kapal angkut Tank-1 dan Tank-2 TNI AL di Kemenhan yang rugikan negara puluhan miliar.

Kasus korupsi satelit adalah contoh lemahnya komitmen dalam pengadaan barang yang mengakibatkan kerugian negara ratusan miliar. Ada oknum TNI terlibat di dalamnya.

Sengketa antara Kemhan dan Navayo International bermula dari proyek pengadaan satelit yang ditandatangani pada Desember 2015.

Dalam gugatannya, Kemhan meminta PN Jakpus untuk tidak mengakui putusan Arbitrase Internasional.