KPK memeriksa dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pengesahan APBD dan bantuan provinsi Pemkab Tulungagung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan mantan Sekda Provinsi Jatim Ahmad Sukardi soal pemberian bantuan keuangan.

Golkar bisa menjadi partai politik pilihan menantu mantan Gubernur Jatim Soekarwo, Bayu Airlangga, usai mundur dari Partai Demokrat.

Pengunduran diri Soekarwo akan disahkan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Pria yang kerap disapa Pakde Karwo itu dipanggil terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil kembali mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo ke gedung KPK.

Meski pelantikan presiden terpilih baru akan dilakukan pada 20 Oktober mendatang, namun sejumlah nama mulai disebut-sebut pantas masuk kabinet pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf…

Ketua Umum Partai Demokrat memberi instruksi khusus kepada mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

DPRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat untuk Tahun Anggaran 2019.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan agar pemerintah termasuk para bupati berhenti memberi bantuan yang bersifat konsumtif kepada petani/peternak agar lebih bertanggung…

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai penolakan warga atas adanya izin tambang emas di Silo Jember perlu ada pendekatan secara personal agar warga ikut menjadi bagian dalam…

Gubernur Jawa Timur soekarwo meminta kepada 12 kepala daerah yang telah dilantik pada 24 September 2018 agar fokus menangani masalah kesejahteraan masyarakat.

Masa jabatan Gubernur Jatim Soekarwo masih akan berakhir pada 12 Februari 2019.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengajak 34 provinsi lain untuk gencar menggerakkan usaha miro kecil dan menengah (UMKM) dan menggunakan bahan baku lokal guna turut mendorong…

Pejabat Eselon II yang dilantik kali ini berjumlah 20 orang.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo mengusulkan kepada pemerintah pusat agar PPh (Pajak Penghasilan) Badan Usaha bisa masuk ke daerah.