Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyebutkan Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor hingga saat ini belum melakukan survei kebutuhan hidup layak.

Tuntutan kalangan buruh untuk menaikkan jumlah item komponen hidup layak (KHL) dari 60 item menjadi 84 item untuk penetapan upah minimum 2015 dinilai terlalu berlebihan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum bersedia komentar soal besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2014 yang diketok dewan pengupnahan Rp2.299.860 akhir pekan lalu.

Buruh tetap menuntut KHL berdasarkan pada 84 komponen hidup layak. Buruh tetap menolak pengitungan UMP 2014 berdasarkan Inpres No.9/2013 tersebut dengan meminta penambahan…

Dewan pengupahan DKI Jakarta menilai aksi mogok buruh yang puncaknya bakal digelar 31 Oktober - 1 November sebaiknya tidak perlu dilakukan karena nilai Kebutuhan Hidup Layak…

Dewan Pengupahan DKI Jakarta menetapkan angka kebutuhan hidup layak (KHL) 2013 DKI sebesar Rp2.299.860.

Dewan Pengupahan Daerah diminta objektif melakukan survei pasar sebelum menentapkan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pedoman ketentuan upah minimun.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur buruh Dedi Hartono meminta pemerintah provinsi setempat melalui Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) agar…

Bisnis.com, SEMARANG - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah mengharapkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) tenaga kerja terutama di sektor perumahan dan kesehatan…

Bisnis.com, JAKARTA—Polemik upah minimum provinsi (UMP) dinilai bisa diselesaikan jika pemerintah, baik pusat maupun daerah, mampu memberikan subsidi kepada buruh.

Bisnis.com, JAKARTA - Belum terbit sudah ditolak. Itulah nasib rencana penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2014 yang naik maksimal…