Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKIA Jakarta mengimbau pihak pengusaha untuk dapat adil terkait penetapan UMP tahun depan tersebut.

Pemerintah tetap bisa menaikkan upah minimum dengan besaran yang wajar sebagai jalan tengah yang tak memberatkan pengusaha, tetapi bisa diterima oleh pekerja sehingga daya…

Hasil kajian Covid-19 yang dilakukan Dewan Pengupahan Nasional di 5 provinsi menghasilkan rekomendasi soal besaran upah minimum yang tak berubah dibandingkan dengan tahun…

Berbeda dengan ketentuan terdahulunya, komponen KHL kini terdiri atas 64 jenis komponen.

Kementerian Ketenagakerjaan bakal menambahkan empat item baru dalam komponen kebutuhan hidup layak yang digunakan sebagai landasan penetapan upah minimum 2021. Isu ini pun…

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menolak sikap pemerintah yang kembali menetapkan kenaikan upah minimum tahun 2019 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78…

Dewan Pengupahan DKI Jakarta mengaku telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait upah minimum provinsi tahun 2017.

Kalangan buruh merekomendasikan tiga hal kepada pemerintah dan pengusaha.

Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa untuk penentuan kenaikan upah minimum pada tahun depan tidak akan dilakukan survei kebutuhan hidup layak (KHL).nn

Kepala Bagian Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan, Reni Mursidayanti mengatakan tidak ada penghapusan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam formula pengupahan sesuai PP Nomor…

Nilai KHL tersebut meningkat 14,2% atau Rp441.826 dibandingkan dengan besaran KHL tahun sebelumnya sebesar Rp2.538.174, pascamelakukan sejumlah survei dan beberapa kali rapat.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Depok Inu Kertapati mengatakan pihaknya mendukung kalangan pengusaha di Jawa Barat yang meminta adanya sistem perbaikan terutama…

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan survei terkait dengan kepatuhan pengusaha dalam pembayaran…

Dewan Pengupahan Kota Bekasi menyepakati besaran nilai komponen kebutuhan hidup layak (KHL) bagi upah minimum kota (UMK) 2015 sebesar Rp2.529.039.

Kendati nilai kebutuhan hidup layak (KHL) DKI sebagai salah satu dasar penentuan nilai UMP 2015 telah ditetapkan, pihak buruh masih merasa keberatan dan akan terus berusaha…

Dewan Pengupahan DKI Jakarta secara resmi menetapkan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi DKI Jakarta tahun 2014 sebesar Rp2.538.174,31.