Sebanyak 21 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2024. Kenaikan upah minimum setiap provinsi bervariasi.

Pemprov Gorontalo menyatakan penetapan UMP 2024 dilakukan melalui proses panjang dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan.

Kenaikan gaji ASN alias PNS pada tahun depan sebesar 8%, sedangkan buruh sejauh ini di bawah 5%.

Kemenaker telah mengantongi 28 Surat Keputusan Gubernur terkait penetapan UMP 2024.

UMP Jateng pada 2024 Rp2,03 juta ini naik 4,02% atau Rp78.778 dibandingkan UMP Jateng 2023 yang sebesar Rp1.958.169.

Pemprov NTT mengumumkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 sebesar Rp2.186.826 atau naik 2,96 persen dari UMP 2023.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp2.057.495.

Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) menetapkan UMP 2024 naik 3,76% menjadi Rp3,4 juta dan akan berlaku mulai 1 Januari 2024.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim Tahun 2024 naik sebesar 6,13 persen atau sebesar Rp 125.000.

Pemprov Bangka Belitung menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2024 sebesar Rp3.640.000 atau naik 4,04% dibandingkan UMP 2023.

Demo buruh soal UMP 2024 dibubarkan usai merusak pagar Balai Kota DKI Jakarta.

Pemprov Lampung menetapkan UMP 2024 sebesar Rp2.716.497 atau naik Rp83.213,41 jika dibandingkan UMP Lampung 2023 yang sebesar Rp2.633.284,

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan hasil penetapan UMP tahun 2024 itu telah sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan.

Wakil Ketua DPP Apindo Riau Bidang Keanggotaan Agus Setiawan mengatakan kenaikan upah minimum atau UMP 2024 sudah sesuai PP 51 pasal 26 (2).

DPD KSPSI Jawa Barat mengancam menggelar demo dan aksi mogok menyusul tidak dipenuhinya tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024.