Apindo mengimbau para pengusaha di DKI Jakarta untuk tidak menerapkan UMP DKI 2022 yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyebut pengusaha umumnya tidak mampu memenuhi UMP DKI 5,1 persen.

Apindo menyatakan besaran kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 0,85 persen yang telah diumumkan sebelumnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang…

Kalangan pengusaha mengkhawatirkan UMP yang terlalu tinggi bakal menyebabkan penyerapan tenaga kerja baru makin sulit.

Ketum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan dunia usaha menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan UMP DKI sebesar 5,1 persen

Proses penentuan UMP seharusnya melalui perundingan dan kesepakatan tripartrit yang melibatkan perwakilan pekerja dan pengusaha

Revisi kenaikan UMP DKI 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai cukup moderat bagi kantong pelaku usaha.

Keputusan Pemprov DKI Jakarta merevisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen dinilai akan menjadi katalis positif bagi percepatan…

Keputusan revisi UMP DKI Jakarta yang mengalami kenaikan hingga 5,1 persen menjadi polemik antara pemerintah DKI Jakarta dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berdasarkan formula terbaru, UMP 2022 DKI Jakarta tercatat naik Rp225.667 menjadi Rp4.641.854.

DKI Jakarta sendiri menjadi segelintir provinsi yang menaikkan UMP di atas 3 persen untuk 2022.

Revisi UMP DKI tahun depan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai sudah sesuai dengan UU Cipta Kerja dan PP No. 36/2021.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merevisi kenaikan upah minimum provinsi 2022 tidak memakai 10 data dalam penghitungan UMP berdasarkan Peraturan Pemerintah…

Keputusan Pemprov DKI Jakarta merevisi kenaikan UMP 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen tidak mendapatkan afirmasi dari kalangan pelaku usaha.

Kadin menilai pemakaian angka kenaikan UMP hasil revisi bisa berdampak buruk karena tidak memberi kepastian usaha.