Apindo menyatakan gugatan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait UMP DKI masih dalam proses penyusunan dan penyempurnaan.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan penggunaan instrumen subsidi gaji oleh Pemprov DKI sangat memungkinkan untuk dilakukan…

Kemenaker mengimbau para Gubernur untuk mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menetapkan UMP maupun UMK.

Menaker Ida Fauziyah menyurati gubernur yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tidak sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Apindo DKI Jakarta menilai besaran kenaikan ini tidak sah karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Pengamat Kebijakan Publik Narasi Instutute Achmad Nur Hidayat menilai sebenarnya kenaikan harga sembako dibisa diimbangi dengan penyaluran dana bantuan sosial (bansos) yang…

Penjelasan Disnakertrans diperlukan mengingat berdasarkan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan mengamanatkan rata-rata kenaikan UMP hanya sebesar 1,09 persen.

Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan bahwa rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2022 berada di angka 1,09 persen.

Fraksi PDIP mewanti-wanti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal dualisme kebijakan publik terkait dengan revisi upah minimum provinsi (UMP).

Dinas ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman kepada pengusaha dan pekerja bahwa upah minimum adalah jaring pengaman yang diberikan kepada pekerja yang bekerja kurang…

Ridwan Kamil mengatakan jika angka UMK yang sudah ditetapkan hanya untuk pekerja yang belum 1 tahun. Apabila sudah lewat 1 tahun, dia menilai masih kosong regulasinya.

Menaker meminta pengawas ketenagakerjaan mengawal pelaksanaan UMP di daerah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara mengenai pernyataan Ketua Umum Apindo bahwa pelaku usaha akan tetap menerapkan kenaikan UMP DKI 2022 sebesar 0,85…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi upah minimum provinsi (UMP) menjadi sebesar 5,1 persen. Sebelumnya, berdasarkan PP No.36/2021, UMP di DKI Jakarta hanya mengalami…

OPSI menilai revisi kenaikan UMP DKI 2022 dinilai berisiko menimbulkan gugatan hukum.