Buruh menolak besaran Upah Minumum Provinsi (UMP) 2023 yakni Rp4.901.798, yakni naik 5,6 persen dari tahun 2022.

KSPI membawa dua tuntutan, yakni tolak Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.1153/2022 tentang UMP 2023 serta meminta kenaikan UMP 2023 sebesar 10-13 persen.

Buruh akan melakukan aksi demo di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (2/12/2022) untuk menolak UMP 2023.

Aksi demonstrasi menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta hari ini di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/11/2022) batal.

Serikat buruh akan melakukan aksi demo di Balai Kota DKI Jakarta untuk menolak kenaikan UMP 2023 5,6 persen pada Kamis (1/12/2022).

Said menyebut dalam 2 tahun terakhir upah buruh DKI tak mengalami kenaikan sehingga kenaikan UMP tahun 2023 harus di atas 10 persen.

Pengusaha menilai PP No.36/2021 masih sah secara hukum dan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Heru menegaskan bahwa UMP DKI Jakarta 2023 sudah ditetapkan sebesar Rp4.901.798 atau naik 5,6 persen dan tak berencana merevisinya.

Buruh meminta besaran UMK 2023 yang akan diumumkan paling lambat 7 Desember 2022 dapat naik hingga 13 persen.

Kenaikan UMP 2023 dihitung dengan formula mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Munculnya angka Rp3.210.357,07 mengacu Permenaker No. 18 tahun 2022. Pembahasan mengenai besaran UMK, dilakukan oleh Dewan Pengupahan setempat.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengomentari rencana buruh menggugat UMP DKI 2023.

Berdasarkan Permenaker No.18/2022, disebutkan bahwa UMK 2023 ditetapkan setelah penetapan UMP.

Kabar baik, pemerintah menetapkan kenaikan gaji atau UMP pada 2023. Cek provinsi tempatmu bekerja.

Pemerintah provinsi di Indonesia telah menetapkan kenaikan UMP 2023 di bawah 10 persen. Ini daftar UMP 2023 di seluruh provinsi.