Jangka waktu PKWT sebagaimana diatur dalam PP No. 35 tahun 2021 lebih panjang dari ketentuan lama di UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Sesuai dengan Pasal 36 PP No 35/2021 yang dikutip pada Senin (22/2/2021), berikut daftar alasan PHK dari perusahaan atau pengusaha ataupun dari pekerja atau buruh.

Ekonom menilai aturan upah industri padat karya tertentu perlu ditinjau ulang karena bisa kontraproduktif bagi pemulihan ekonomi Indonesia.

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia menilai aturan mengenai pengupahan terhadap industri padat karya tertentu dinilai terlambat dan cakupannya tidak menyeluruh.

Apindo berpandangan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bakal memberi jaminan sosial kepada pekerja dan tidak benar akan memudahkan proses PHK.

Manfaat berupa uang tunai, informasi pasar kerja, dan pelatihan dapat diajukan jika peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran…

Formulasi terbaru upah minimum yang tertuang dalam RPP Pengupahan dinilai dapat mengurangi kesenjangan upah yang lebar antardaerah.

KSPI memprediksi ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK) jutaan buruh akan terjadi di semua sektor industri termasuk industri baja dan semen.

Para pekerja melakukan demonstrasi pada Sabtu (12/12/2020) di fasilitas Wistron Infocomm Manufacturing di pinggiran Bangalore, pusat IT India.

Pernyataan tersebut ditungkan dalam Surat Edaran Resmi Menaker RI Nomor M/14/HK.04/XII/2020 tentang Hari Libur bagi Pekerja saat Pilkada Serentak 2020.

Persoalan upah minimum buruh rupanya tak hanya terjadi di Indonesia. Negara maju pun mengalami hal serupa.

Ketua DPD Konferedasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumsel, Abdullah Anang, mengatakan pihaknya menuntut agar gubernur Sumsel dapat menaikkan UMP 2021 seperti…

Salah satu pasal yang menjadi sorotan masyarakat, terkait Perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau PKWT. Status PKWT populer di masyarakat dengan istilah pekerja kontrak. 

Silang pendapat antara perlu naik atau tidaknya upah minimum 2021 terus berlangsung. Bagaimana dampaknya ke depan?n

Jika mengacu pada UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, ternyata ada pasal tambahan bagi pengusaha yang melanggar ketentuan pemutusan kerja atau PHK.