Mayoritas buruh di Kabupaten Cirebon sudah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan upah yang diterima.

Kalangan pekerja/buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 20% bila kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% diberlakukan 1 Januari 2025.

Pemerintah menemui kalangan buruh yang melakukan aksi demo di kantor Kemenaker untuk menuntut kenaikan upah minimum atau UMP 2025.

Aliansi buruh menggelar aksi unjuk rasa terkait upah minimum 2025 hingga UU Ketenagakerjaan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (20/11/2024).

Berikut pernyataan Kadin Indonesia, Apindo, serikat buruh, hingga Menaker terkait penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2025 yang belum disahkan.

Pemerintah masih menggodok formula baru penetapan upah minimum atau UMP 2025 usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Celios menilai investasi yang masuk selama ini belum berdampak signifikan terhadap penyerapan lapangan kerja di Tanah Air

Kenaikkan upah minimum diperkirakan bakal mendongkrak tingkat konsumsi masyarakat Indonesia hingga membuka lapangan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengatakan jika Upah Minimum Provinsi (UMP) buruh pada tahun 2025 akan naik.

Pemerintah akan memperkuat dan mengoptimalkan fungsi Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dalam perumusan kebijakan pengupahan

Pemerintah masih mengebut beleid yang mengatur UMP 2025. Menimbulkan tanda tanya mengenai nasib upah buruh Indonesia

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyebut sebelum penggodokan UMP 2025 diproses, pemerintah menyiapkan Permenaker sesuai putusan MK.

BPS melaporkan upah buruh/karyawan/pegawai pada Agustus 2024 meningkat sebesar 2,81% dibanding Agustus 2023.

Kalangan buruh berencana menggelar aksi mogok nasional sebagai respons terhadap rencana pemerintah untuk menyusun regulasi baru terkait penetapan upah minimum

Pemerintah menyiapkan skema insentif berupa kredit investasi melalui bank BUMN kepada industri padat karya.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah menghormati dan akan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja.