Menkumham Yasonna Laoly meyakini bahwa UU Cipta Kerja memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peraturanperundang-undangan Indonesia.

Besaran meterai ditentukan menjadi satu tarif. Meterai yang tadinya Rp6.000 dan Rp3.000 ditetapkan menjadi Rp10.000.

Rancangan undang-undang tersebut akan mulai berlaku tahun depan jika disetujui oleh majelis perwakilan rakyat dan sejumlah kementerian terkait.

Beleid yang komprehensif bertujuan untuk mengatasi sebagian besar masalah yang telah merusak hubungan AS-China, tetapi juga mencari kerja sama dalam hal pengendalian senjata…

Masyarakat awam tentu tidak paham bahwa kesalahan pengetikan dalam penyusunan undang-undang bisa berujung penjara.

Seusai dilantik untuk periode yang kedua, Presiden Joko Widodo menyampaikan gagasan untuk mengeluarkan omnibus law yakni undang-undang (UU) baru yang dapat merevisi sejumlah…

Komisi VI DPR mengundang beberapa akademisi guna menyerap masukan-masukan dalam upaya melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. 

UU yang tujuan utamanya untuk melindungi petani ini justru terlihat membatasi ruang gerak petani, khususnya petani kecil.

Amendemen Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2013 bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus penciptaan tenaga kerja.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa dari jumlah 54 RUU yang menjadi target Prolegnas 2014—2019, terdapat 21 RUU yang pembahasannya berpotensi untuk lebih…

Bisnis, JAKARTA — Pemegang saham terpaksa harus menempuh skenario pembubaran perseroan terbatas yang tidak aktif sesuai dengan ketentuan UU No. 40/2007 tentang Perseroan…

Beberapa kelemahan pada UU No. 20 Tahun 2013 tersebut di antaranya permasalahan distribusi dokter. Kedua, adanya sejumlah pasal dalam Undang-undang tersebut yang memicu kontroversi…

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong DPR dan Pemerintah menuntaskan amendemen undang-undang tentang persaingan usaha.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengusulkan pembentukan lembaga independen guna menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi sistem perundang-undangan di Indonesia.

Dugaan kucuran mahar politik sebesar Rp1 triliun yang dituduhkan kepada bakal calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno memantik usulan pembatasan dana kampanye.