Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan RUU Daerah Khusus Jakarta alias DKJ menjadi Undang-Undang.

Pemerintah angkat bicara soal revisi Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker yang telah Mahkamah Konstitusi (MK) putuskan.

Melalui UU terbaru, aktivitas UNRWA seperti mengirimkan perwakilan maupun memberikan layanan apapun dilarang di wilayah pendudukan Israel.

Saleh P. Daulay meminta Baleg DPR RI untuk tidak menjadi lembaga titipan dalam membuat Undang-Undang (UU).

Setidaknya ada enam pekerjaan rumah terkait pelaksanaan amanat UU Cipta Kerja yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Kubu presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan salah satu opsi membatalkan kenaikan PPN menjadi 12% adalah dengan menggaet suara DPR dalam revisi UU HPP.

Pakar Telekomunikasi dari ITB Ridwan Effendi meminta kepada presiden terpilih Prabowo Subianto untuk merevisi UU Telekomunikasi dan menghidupkan kembali BRTI

DPR telah mengesahkan RUU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna, Kamis.

Nawawi menilai 20 besar capim KPK hasil seleksi penilaian profil yang belum lama ini diumumkan oleh pansel tidak sesuai dengan amanat UU Tipikor itu.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara untuk segera dibahas dalam Rapat Paripurna DPR dalam waktu dekat.

Pemerintah dan DPR seketika satu suara, ingin mereformulasi mandatory spending. Porsi anggaran pendidikan berpotensi mengecil.

Sebanyak 63 RUU telah disahkan menjadi undang-undang (UU) sepanjang tahun sidang periode terakhir Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2019–2024.

Revisi UU Wantimpres yang akan dikebut DPR dalam sebulan menuai polemik

Regulasi mengenai Keamanan dan Ketahanan siber mengatur standar operasional keamanan siber pada suatu infrastruktur kritis, termasuk ketika mengalami gangguan.

Istana Kepresidenan mengonfirmasi sudah menerima rancangan revisi Undang-Undang (UU) TNI dan UU Polri.

DPR menyetujui RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menjadi undang-undang