Komisi XI DPR mengusulkan sembilan Rancangan Undang-undang untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025-2029.

RUU Prolegnas harus segera diselesaikan sebelum RAPBN 2025 resmi disahkan pada 16 Agustus 2024.

Dari 33 RUU prioritas pada 2021, baru 4 yang sudah disahkan menjadi UU. Sementara itu DPR hanya memiliki waktu beberapa bulan sebelum tahun berganti.

Kinerja legislasi DPR tak kunjung efektif karena dari 33 target RUU baru 4 yang diselesaikan.

Sekretariat Jendral (Setjen) DPR RI mulai mulai menjaring aspirasi masyarakat terkait urgensi pembentukan RUU tentang Kalimatan Barat (Kalbar).

Dalam diskusi tentang Omnibus Law Cipta Kerja, Kamis (15/10/2020), Harkristuti yang akrab dipanggil Tuti mengungkapkan tujuh poin kelemahan dari penyusunan kebijakan legislasi,…

Badan Legislasi DPR sepakat untuk mempermudah akses anggaran bagi Anggota Dewan pengusul rancangan undang-undang.

DPR periode 2019-2024 diminta untuk tidak mengulangi kegagalan periode sebelumnya dalam mengawal agenda perlindungan hak rakyat dalam perjanjian perdagangan bebas.

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi RUU Usul Inisiatif DPR hari ini, Selasa (2/10/2018).

Badan Legislasi DPR berkomitmen untuk membuka seluas-luasnya partisipasi publik dalam proses penyusunan undang-undang.

BISNIS.COM, JAKARTA—Ketua MPR Taufiq Kiemas mengatakan pimpinan Dewan Perwakilan  Daerah (DPD) harus memamfaatkan forum konsultasi antarlembaga tinggi negara dengan DPR untuk…

BISNIS.COM,JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah mengklaim proses legislasi akan dipercepat dengan keterlibatan lembaga tersebut dalam pembuatan undang undang. Ketua Dewan Perwakilan…

JAKARTA-Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan PSHK Ronald Rofiandri menilai desain program legislasi nasional yang disusun DPR bersama pemerintah sarat dengan masalah…