Kalangan pelaku usaha menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto harus menyiapkan berbagai strategi optimal untuk menghadapi tantangan perekonomian 2025.

Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro meyakini Bank Indonesia belum akan memangkas suku bunga acuan atau BI Rate dalam Rapat Dewan Gubernur BI

Asumsi nilai tukar rupiah Rp16.100 per dolar AS pada 2025 tercatat lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, dapat menambah beban subsidi hingga bunga utang.

PPN dan PPnBM akan turut menopang penerimaan pajak 2025 hingga Rp945,1 triliun, termasuk PPh migas dan nonmigas yang diproyeksikan naik 13,8% tahun depan.

Fraksi PDIP DPR mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk menerbitkan APBN Perubahan atau APBN-P 2025.

Meskipun terdapat peluang suku bunga turun, ekonom menilai bahwa Bank Indonesia (BI) akan kembali menahan BI Rate pada RDG BI besok, Rabu (21/8/2024).

Bagi Chatib Basri, belum terdapat simpulan apakah pembentukan Badan Penerimaan Negara akan membuat pendapatan negara lebih baik atau tidak.

Pengembangan konektivitas digital dan pembangunan infrastruktur secara merata menjadi langkah untuk mengatasi berbagai tantangan adopsi AI di Indonesia.

Berbekal belanja APBN yang mencapai rekor tertinggi, pemerintah harus memprioritaskan belanja untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.

Dari APBN 2025 senilai Rp3.613,1 triliun, 37,45% di antaranya atau Rp1.353,23 triliun akan digunakan untuk membayar utang. Ruang fiskal dinilai semakin sempit.

Pendapatan negara dinilai berpotensi stagnan pada tahun depan, lalu kapasitas penarikan utang pemerintah sudah terbatas sehingga membawa tantangan bagi ekonomi.

Sejumlah bankir memberikan pandangan mengenai bisnis pada tahun depan usai pemerintah menetapkan asumsi makro RAPBN 2025.

Kenaikan PPN 12% pada awal tahun depan itu sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Anggaran perlindungan sosial 2025 senilai Rp504,7 triliun merupakan yang tertinggi dalam sejarah.

Laju pertumbuhan investasi relatif konstan di kisaran 4,4%, lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi RI di sekitar 5%.