Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan menjadi pilihan redaksi dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id, Rabu (20/11/2024).

Kementerian ESDM ungkap lelang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) untuk komoditas bijih besi tak ada peminat

Kementerian ESDM mengungkapkan luas wilayah izin usaha pertambangan di Indonesia mencapai 9.112.732 hektare

Kementerian ESDM melaporkan ada 128 pertambangan tanpa izin di sektor mineral pada 2023. Mayoritas di Sumatra Selatan (Sumsel) dengan 26 laporan.

Kementerian ESDM bakal menindak 4 pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) jika terbukti menambamg nikel tanpa izin jika terbukti

Salah satu tersangka dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur mengajukan praperadilan terhadap status hukumnya oleh KPK.

Wacana penghapusan batas waktu izin tambang dinilai hanya menguntungkan aspek bisnis pelaku tambang. Sebaliknya, hal itu berisiko membuat negara rugi.

Indonesian Mining Association (IMA) menilai pemberian izin tambang semestinya berlaku sesuai umur tambang.

Jokowi menyebut penambahan kepemilikan saham Indonesia pada PTFI sebesar 10% masih dalam tahap negosiasi

Perpanjangan kontrak dirasa perlu dilakukan karena Freeport sudah melaksanakan semua kawajibannya bersedia mengkonversi Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritisi kebijakan Jokowi yang membagi-bagikan izin usaha tambang (IUP) ke ormas keagamaan.

PAN mengingatkan Muhammadiyah agar berhati-hati dalam pengelolaan tambang setelah menyatakan siap menerima WIUPK yang ditawarkan pemerintah.

PP Muhammadiyah berjanji bakal mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada negara jika terdapat pengelolaan yang menyimpang.

Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy menjadi Ketua Tim Pengelola Tambang setelah menerima tawaran Presiden Jokowi untuk mengelola tambang

PP Muhammadiyah membeberkan sejumlah pertimbangan yang diambil organisasi tersebut untuk menerima tawaran pemerintah untuk mengelola izin usaha pertambangan.

Manuver Muhammadiyah terkait penerimaan atas tawaran izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah menjadi sorotan publik.