Pelaku usaha industri manufaktur meminta agar penerapan tarif PPN 12% pada 2025 dapat ditunda.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP memberikan ruang bagi presiden dan DPR untuk menurunkan tarif PPN hingga 5% dengan menerbitkan PP.

Di tengah riuh penolakan PPN naik jadi 12%, muncul rencana penyelenggaraan tax amnesty jilid III untuk 'mengampuni' para pengemplang pajak.

Pemerintah akan melihat kembali soal kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada 1 Januari 2025, khususnya bagi komoditas pangan.

Dengan dihapuskannya BPHTB diyakini akan menstimulus pergerakan ekonomi di Indonesia terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kalangan pekerja/buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 20% bila kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% diberlakukan 1 Januari 2025.

Pemerintah mengakui investasi akan turut terdampak PPN naik ke 12%, sehingga akan menyiapkan investif bagi calon investor.

Emiten peritel, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) menyiapkan langkah antisipasi dampak kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

Indosat dan XL Axiata akan menyesuaikan strategi bisnis guna menyikapi rencana pemerintah yang ingin menaikkan PPN tarif 12% pada 2025

Kenaikan PPN 12% di tengah kondisi pelemahan daya beli akan memberi dari multiplier yang berujung pada PHK

Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan menjadi pilihan redaksi dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id, Rabu (20/11/2024).

Kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun depan dinilai dapat memberikan tekanan pada industri kemasan dan turunannya.

Potensi lonjakan PHK ini disebabkan risiko merosotnya daya beli masyarakat, sehingga pedagang ritel mulai mengurangi pesanan barang di produsen.

Bisnis, JAKARTA — Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% berdampak terhadap berbagai lini industri, salah satunya multifinance. Tak pelak, para pemain…

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% tahun depan dinilai dapat berdampak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor.