Pemerintah terus memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit Tanah Air seiring dengan berlakunya EUDR tahun depan

Ditjen Pajak Kemenkeu mengungkapkan siap merevisi regulasi maupun kebijakan untuk mendukung program Presiden Prabowo.

Pemerintah kerap menyampaikan bahwa PPN naik jadi 12% akan berlaku karena amanat undang-undang. Namun, kini muncul sinyal keputusan final di tangan Prabowo.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mendukung penggunaan bioetanol sebagai energi alternatif di sektor transportasi.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menilai bahwa siklus ekonomi saat ini berjalan lebih cepat sehingga menimbulkan kerentanan lebih tinggi.

Revisi peraturan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan dinilai perlu untuk mengantisipasi risiko defisit. Kemenaker pun buka suara.

Pembatasan pembelian BBM subsidi tidak hanya akan berdampak pada perubahan perilaku konsumsi energi.

Menteri Investasi Rosan Roeslani, yang hanya memiliki masa jabatan kurang dari dua bulan, berjanji akan menyempurnakan kebijakan investasi peninggalan Bahlil.

Sejauh ini, kebijakan pemberantasan judi online belum maksimal dan seolah masih mencari-cari langkah yang tepat. Masyarakat dan perekonomian jadi korbannya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebutkan tiga prioritas kebijakan OJK pada 2024.

Satu Data Indonesia (SDI) menjadi salah satu cara untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

Para Tokoh Bangsa telah meletakkan dasar-dasar kenegaraan berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menerapkan sistem desentralisasi.

Bank sentral sebagai otoritas keuangan juga turut mendukung pengembangan Green Economy melalui berbagai macam tools kebijakan yang dimilikinya.

Kenaikan BI7DRR sejak Agustus 2022 hingga Januari 2023 sebesar 225 bps merupakan langkah yang harus diambil dalam rangka mengendalikan ekspektasi inflasi.

Kebijakan perlinsos memang perlu untuk dapat beradaptasi karena merupakan kebijakan yang dekat dengan masyarakat

Sstaf Twitter dilaporkan tidak bisa mengubah atau menghukum akun yang melanggar kebijakan, termasuk terkait informasi menyesatkan.