MK akan kembali membacakan putusan terkait gugatan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-undang 7/2017 tentang Pemilu.

MK merespons keberatan Anwar Usman soal pengangkatan Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai Ketua MK menggantikan dirinya.

Ketua MKMK Jimly meminta publik tak hiraukan aturan main yang sudah diputus MK dan pilih paslon yang disuka, usai pengumuman nomor urut capres-cawapres

Suhartoyo yang baru saja resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Ketua MK merespons pernyataan Mahfud MD yang berharap dirinya 'tak terkontaminasi'

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengapreasiasi hasil keputusan dari MKMK yang telah memberikan sanksi kepada Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah membuat heboh publik.

Menkopolhukam Mahfud MD menyinggung agar penegakkan hukum tidak dijadikan alat tipu-tipu agar negara tetap bisa berdiri kokoh.

Menko Polhukam Mahfud MD meyakini terpilihnya Suhartoyo yang merupakan teman kuliahnya dapat membawa perubahan pada Mahkamah Konstitusi.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo disepakati menjadi Ketua MK menggantikan Anwar Usman.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut menghormati putusan MKMK terkait pelanggaran etik hakim MK dalam penanganan gugatan batas usia capres cawapres

Partai Gerindra merasa ada pihak yang coba menyerang pasangan Prabowo-Gibran lewat gugatan etik terhadap hakim konstitusi di MKMK

TPN Ganjar-Mahfud mengaku sedih putusan MK tetap sah meskipun MKMK menyatakan ada pelanggaranm etik berat dalam pengambilan keputusannya.

Anies Baswedan menghormati putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK.

MKMK memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK sebagai buntut dari polemik putusan batas usia capres-cawapres, Selasa (7/11/2023)

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Berikut isi amar putusan MKMK No.2/MKMK/L/11/2023