DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Pelayaran atau Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran).

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang Pelayaran akan mencakup beberapa aspek teknis

Menkeu Sri Mulyani bertemu Menhub Budi Karya Sumadi untuk membahas Revisi UU Pelayaran

Bisnis, LABUAN BAJO – Women in Maritime Indonesia menolak rencana sejumlah pihak menghilangkan hak ekslusif bagi kapal berbendera Indonesia mengangkut komoditas domestik…

Bisnis, JAKARTA – Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengkhawatirkan bergulirnya wacana revisi UU tentang Pelayaran bisa disusupi kepentingan negara lain,…

Komisi VI DPR menduga PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) melanggar UU No.17/2008 tentang Pelayaran terkait perpanjangan konsesi pengelolaan terminal peti kemas di Tanjung…

Pengamat mengingatkan bahaya tergerusnya pasar industri nasional sektor pelayaran jelang pemberlakuan Asean Economic Community (AEC) 2015. Berbagai kendala regulasi dan kinerja…

BISNIS.COM, BATAM--Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia (YPMI) menilai otoritas kepelabuhanan di Kota Batam harus dibenahi jika melihat posisi otoritas Syahbandar yang tidak…