Bagi DPR, keputusan bahwa Kemenkeu tidak lagi di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian merupakan hak perogratif presiden dan tidak akan mengganggu pemerintahan.
Bertambahnya jumlah kementerian/lembaga di Kabinet Merah Putih Prabowo membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani harus mencari kantor untuk instansi-instansi itu.
Rencananya Kemenko bidang Infrastruktur mengoordinasikan berbagai proyek infrastruktur lintas kementerian, termasuk Kementerian PUPR, Perhubungan, dan ESDM.
Kini tidak ada lagi batasan jumlah menteri dalam kabinet. 'Kue' anggaran yang terbatas harus menghadapi peluang penambahan kementerian yang tanpa batas.
Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyatakan bahwa Kemenkeu telah berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB soal alokasi anggaran kementerian baru pada 2025.
Mewujudkan pendidikan usia dini yang berkualitas, menyeluruh, namun tetap menyenangkan melatari kebersamaan sektor usaha membenahi infrastruktur yang ada.
Peraturan perundang-undangan saat ini tumpang tindih mulai dari undang-undang turun ke bawah sampai dengan Peraturan Presiden, Peraturan Wali Kota atau Bupati.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja menteri sepenuhnya kewenangan Presiden sehingga para menteri Kabinet Kerja diharap bekerja seperti biasanya.…
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan evaluasi yang dilakukan pihaknya adalah untuk menilai kinerja lembaga, bukan pimpinan…
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan bahwa tugas untuk memberikan pelatihan kepada pekerja bukan hanya tanggungjawab kementerian yang dia pimpin.
Hingga saat ini, masih ada 8 kementerian yang struktur organisasinya belum diteken presiden. Hal ini dikuatirkan akan berimbas pada kelambatan pertumbuhan ekonomi akibat…
Untuk memperlancar penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Maret 2015…