Besarnya porsi ekonomi sektor informal disebut menyulitkan negara berkembang menggenjot pajak. Di sisi lain, pemerintah berkomitmen memburu pajak di sektor ini.

PPN naik tidak menjamin penambahan penerimaan negara yang signifikan. LPEM UI menyarankan alternatif lain yang optimal bagi perpajakan.

Penarikan pajak dari shadow economy, seperti judi online, khawatir diartikan sebagai wacana pelegalan sejumlah aktivitas ilegal demi penerimaan negara.

Indonesia tidak mengubah garis kemiskinan ekstrem walaupun tergolong upper middle income country. Hal itu berpengaruh pada perhitungan jumlah penduduk miskin.

Terbitnya UU Cipta Kerja hingga keberpihakan pemerintah yang dinilai condong pada usaha-usaha sedang dan besar dinilai menjadi warisan masalah dari Jokowi.

BPJS Watch menilai bahwa target BPJS Ketenagakerjaan menggaet 10 juta pekerja sektor informal menjadi peserta aktif pada tahun ini terlalu kecil. Ini alasannya.

BPJS Ketenagakerjaan blak-blakan mengungkap tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan jumlah peserta dari pekerja sektor informal.

BPJS Ketenagakerjaan menargetkan 10 juta lebih pekerja dari sektor informal terdaftar menjadi peserta aktif pada 2024.

Aktivitas shadow economy memang turut menggerakkan perekonomian negara, tetapi risikonya terlalu besar karena tidak adanya stabilitas. Kini porsinya kian besar.

Apindo menyebut jumlah lapangan kerja di sektor formal masih terbatas. Hal ini menyebabkan angka pekerja sektor informal lebih besar dari pekerja sektor formal.

Calon presiden Anies Baswedan menyatakan ingin mengubah aturan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk memudahkan para pekerja di sektor informal.

Apindo memandang bahwa pekerja informal bukan sebagai tantangan penerimaan pajak pemerintah, justru penggerak ekonomi.

Bank Raya Indonesia terus mengeksplorasi potensi dari pekerja informal atau gig economy.

Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melihat ada masalah yang belum terselesaikan di pada sektor kerja informal, terutama pada skema berbasis kemitraan.

Manfaat JKP hanya dapat diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan karyawan kontrak dan karyawan tetap.

Sejauh ini, kepesertaan program BPU masih rendah, terlepas dari dominasi pekerja informal dalam struktur tenaga kerja nasional.