Pemerintah mengungkapkan bahwa kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP untuk tahun ini semakin menipis.

BP Tapera menargetkan alokasi pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat mencapai 220.000 unit pada 2025.

Penambahan diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lantaran kuota FLPP pada pertengahan tahun 2024 ini sudah nyaris habis.

Kementerian PUPR angkat bicara terkait nasib penambahan kuota rumah subsidi atau FLPP yang diproyeksi habis dalam kurun 2 bulan ke depan.

Pemerintah mengandalkan dana dari SMF dan BP Tapera agar subsidi bunga KPR FLPP untuk 166.000 orang dapat terpenuhi.

Program pembelian rumah subsidi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ramai pembeli. Sebaliknya, KPR subsidi di beberapa daerah penyangga Jakarta, malah sepi.

REI mengungkapkan sederet dampak jika pemerintah tidak segera menambah kuota pembiayaan rumah subsidi atau FLPP tahun 2024.

Nantinya, peserta Tapera akan membayar cicilan rumah sembari tetap mengeluarkan iuran. Namun, pemerintah meyakini bahwa itu akan menguntungkan masyarakat.

KPR masih menjadi pola utama dalam membeli rumah namun metodenya yang berubah. Transaksinya via online mencapai Rp2 triliun.

BPK beberapa kali memberikan catatan atas pengelolaan Tapera, dari soal kepesertaan hingga penyaluran dana tidak tepat sasaran senilai puluhan miliar rupiah.

Presiden Jokowi menyamakan Tapera dengan BPJS Kesehatan, bahwa manfaatnya akan dirasakan semua orang setelah program berjalan. Analogi itu dinilai tidak tepat.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat per 8 Mei 2024 telah menyetujui pencairan Rp8,83 triliun fasilitas KPR rumah subsidi.

Pemangkasan tenor KPR subsidi dan menggali potensi pertumbuhan sumber-sumber baru pembiayaan perbankan dinilai bisa menggerakkan kembali sektor properti.

Menteri PUPR, menjelaskan, hingga saat ini bank penyalur belum memberikan sinyal bakal mengerek suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP.

Dalam konteks program KPR Hijau, selain menawarkan bunga ringan dan tenor pembayaran yang panjang, KPR Hijau juga menawarkan desain rumah yang efisien energi

Salah satu hambatan yakni rencana tata ruang wilayah (RTRW) di beberapa daerah yang belum ditetapkan, sehingga mempengaruhi izin pembangunan rumah subsidi.