Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon hakim agung tersebut baik yang berasal dari hakim karier maupun nonkarier.

MA membutuhkan 13 hakim agung terdiri dari 2 orang untuk kamar perdata, 8 orang untuk kamar pidana, 1 orang untuk kamar militer, dan 2 orang untuk kamar tata usaha negara…

Hal itu diungkapkan Faisal Basri melalui sebuah obituari bertajuk Artidjo Alkostar: Kisah Teladan yang Tak Ada Duanya di blog pribadinya, faisalbasri.com, Minggu (28/2/2021).

Komisi III DPR memberikan persetujuan kepada tiga nama calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.

Sang saksi, Jumadi, mengungkapkan 3 Hakim Agung yang melakukan pertemuan dengan Nurhadi yakni Sunarto, Purwosusilo dan Abdul Manaf.

Almarhum sebelumnya dinyatakan positif Covid-19.

Lima calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi akan mengikuti wawancara sebagai tahap akhir seleksi calon hakim agung dan ad hoc Mahkamah Agung.

Tahapan wawancara menjadi tahapan akhir uji kelayakan calon hakim agung dan ad hoc Mahkamah Agung (MA) sebelum diserahkan ke DPR.

Ketimbang periodisasi, proses seleksi yang sifatnya objektif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dinilai menjadi hal terpenting.

Komisi III DPR telah menyetujui dan menetapkan lima dari enam calon hakim agung (CHA) yang diajukan untuk diangkat menjadi hakim agung. Selain itu, tiga dari empat calon…

Ketua Komisi III DPR Herman Herry menyatakan bahwa komisi yang dipimpinnya siap membawa delapan Hakim Agung yang telah ke sidang paripurna mendatang untuk disahkan.

Fraksi Gerindra memastikan menolak meloloskan Wakil Ketua III Pengadilan Pajak bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim, Sartono menjadi hakim agung. Sebab, saat mengikuti…

Komisi III DPR langsung menghentikan proses uji kelayakan dan kepatutan setelah menemukan indikasi praktik plagiarisme dalam makalah seorang calon hakim Mahkamah Agung.

Komisi III DPR menggelar uji kalayakan dan kepatutan terhadap 10 calon hakim MA hasil seleksi Komisi Yudisial. Perinciannya, enam calon hakim agung, dua calon hakim ad hoc…

Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, Ansori, menilai norma pidana mati perlu dipertahankan untuk menghukum koruptor.