Mayoritas ekspor-impor atau pelayaran luar negeri masih menggunakan kapal-kapal asing. Sebaliknya, untuk domestik hampir seluruhnya ditopang kapal nasional.

Sejumlah perusahaan teknologi raksasa tersebut mengirim surat ke kantor Perdana Menteri Malaysia baru, Ismail Sabri Yaakob, Rabu (1/9/2021). Surat itu membahas kebijakan…

Bisnis, LABUAN BAJO – Women in Maritime Indonesia menolak rencana sejumlah pihak menghilangkan hak ekslusif bagi kapal berbendera Indonesia mengangkut komoditas domestik…

Pakar Kemaritiman dari ITS Raja Oloan Saut Gurning menilai adanya usulan merelaksasi asas cabotage di perairan nasional dengan subsitusi atau peningkatan peran armada dan…

Indonesia National Shipowner Association, INSA, menilai implementasi beyond cabotage atau kewajiban penggunaan kapal nasional untuk angkutan luar negeri bakal mencontoh penerapan…

Regulasi yang menjadi dasar penerapan beyond cabotage akan diterapkan secara bertahap.

Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membatasi tempat singgah kapal angkut ikan hidup berbendera asing hanya di satu pelabuhan muat telah sesuai dengan Asas Cabotage.

Ketua National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai pemerintah harus mulai melonggarkan asas cabotage yang sudah berjalan selama sepuluh tahunn

Pelanggaran terhadap Asas Cabotage harus dikenai sanksi tegas karena hal itu merupakan penghianatan terhadap konstitusi dan perundang-undangan.

Indonesia National Shipowners Association menyatakan anggapan penerapan asas cabotage sebagai penyebab biaya logistik tinggi keliru.

Penerapan asas cabotage dinilai sebagai penegas kedaulatan negara.Oentoro Surya, Komisaris Utama PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. (Apol) mengatakan asas cabotage yang lahir…

The National Maritime Institute menilai penerapan beyond cabotage akan menjadi penyempurna kisah sukses penerapan asas cabotage.

Pelaksanaan asas cabotage di Indonesia selama 9 tahun terakhir -sejak terbitnya Inpres No. 5/2005- mampu memutus ketergantungan Indonesia terhadap penggunaan kapal-kapal…

Kamar Dagang dan Indonesia (Kadin) Indonesia mendesak Kementerian Perhubungan merevisi KM 48/2011 terkait tata cara dan persyaratan pemberian izin penggunaan kapal asing…

Kementerian Perhubungan tidak akan mengizinkan pengangkutan barang menggunakan kapal berbendera asing di perairan Indonesia menyusul rencana pengadaan 500 kapal berkapasitas…

Sebanyak 26 kapal luar negeri yang menggarap 16 proyek konstruksi lepas pantai di Indonesia akan terkena kewajiban penggantian bendera Merah Putih