Asosasi Pertekstilan Indonesia (API) merespons soal rencana pemerintah untuk memberikan insentif untuk perbaikan kinerja industri tekstil.

Industri tekstil yang alami PHK akan diberikan insentif kata Jokowi

Terbaru, PHK massal sektor tekstil dilakukan enam perusahaan dengan jumlah sekitar 5.000 pekerja.

Banjir impor produk tekstil hingga sulitnya akses bahan baku dinilai sebagai kendala utama pemain lokal hingga menyebabkan PHK massal.

Aturan pemisahan kegiatan media sosial dengan e-commerce dinilai belum cukup untuk kembali mendongkrak kinerja industri tekstil.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyoroti regulasi kawasan berikat yang disebut menjadi salah satu penyebab penurunan daya saing.

Kemenperin menjelaskan penyebab industri tekstil dan pakaian jadi dalam negeri yang lesu.

Kemenperin menyebut aturan Kawasan Berikat telah menjadi pintu masuk produk impor yang membuat industri tekstil dalam negeri makin lesu.

Kementerian Keuangan merespons tudingan yang menyebut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang kawasan berikat menjadi faktor lesunya industri tekstil.

Aturan mengenai kawasan berikat yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut-sebut menjadi salah satu pemicu pelemahan industri tekstil.

Kehadiran social commerce seperti TikTok Shop dan gempuran produk impor buat industri tekstil terpuruk. Pelaku usaha terpaksa melakukan PHK untuk efisiensi.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewanti-wanti serbuan eksportir tekstil dan produk tekstil (TPT) dari negara maju.

APSyFI menilai fenomena PHK massal di industri tekstil hingga saat ini belum ada solusi dari pemerintah.

Kemenperin mendorong pelaku usaha tekstil untuk memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan serta melakukan tranformasi dengan penggunaan energi hijau

PT South Pacific Viscose (SPV), anak usaha Lenzing Group membangun pabrik serat senilai Rp2 triliun di Purwakarta.