Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Depok Inu Kertapati mengatakan pihaknya mendukung kalangan pengusaha di Jawa Barat yang meminta adanya sistem perbaikan terutama…
Dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, pemeritah jangan hanya terpaku untuk memonitor aksi buruh yang dikhawatirkan akan rusuh, tapi harus berfokus pada…
Pemerintah telah menyusun periodesasi sistem pengupahan yang akan dituangkan dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang tengah dikerjakan.
Guna menarik investasi lebih besar masuk ke Provinsi Banten agaknya perlu dirangsang dengan upah minimum buruh yang kompetitif dibandingkan wilayah sekitar, seperti Bekasi.nn
elaku usaha di sektor alas kaki mengeluhkan tidak pastinya aturan kenaikan upah dan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penghambat ekspansi perusahaan. Padahal, sektor…
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan survei terkait dengan kepatuhan pengusaha dalam pembayaran…
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan melakukan langkah hukum terkait dengan keluarnya surat keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1746-Bangsos/2014 tertanggal…
Beberapa perusahaan di DKI Jakarta mengajukan penangguhan kepada Pemerintah Provinsi DKI karena tidak mampu membayar pekerja sesuai besaran Upah Minimum Provinsi DKI 2015…
Petani di Jawa Tengah merugi hingga jutaan rupiah akibat pengeluaran upah pekerja atau jasa pertanian dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan nilai produksi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak merubah ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dimana angka Rp2,7 juta dianggap belum layak bagi buruh setelah kenaikan BBM.
Serikat Buruh dan Pekerja Pulp Kertas (SBP2K) Riau meminta Pemerintah Provinsi Riau dan pengusaha untuk menetapkan upah pekerja sektor pulp dan kertas.
Pemerintah menawarkan konsep sistem upah bagi hasil produktivitas atau productivity gainsharing yang diyakini akan meningkatkan produktivitas pekerja dan perusahaan sehingga…