Cikarang Dry Port, pelabuhan darat yang dikelola PT Cikarang Inland Port, mengembangkan konsep smart port untuk mempercepat dan mempermudah distribusi.

Untuk menghindari salah pengambilan keputusan, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita menghimbau Pemerintah dan instansi terkait agar tidak menggunakan data…

Operasi penurunan dwelling time yang gencar dilakukan pemerintah sejak 2015 kini menunjukkan hasil.

Lama waktu inap barang atau dwelling time terus menunjukkan perbaikan. Hanya saja, bertambahnya jumlah kebijakan terkait komoditas larangan dan terbatas oleh kementerian…

Target dwelling time yang diharapkan Presiden Joko Widodo dapat mencapai 2,5 hari pada tahun ini terancam meleset. Pasalnya, meningkatnya jumlah kebijakan terkait komoditas…

Badan Karantina Kementerian Pertanian melakukan gebrakan untuk mempercepat waktu bongkar muat peti kemas di pelabuhan.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan mempertahankan kontribusi waktu tunggu layanan di pelabuhan…

Dalam rangka memenuhi paket kebijakan pemerintah ke-XV, Indonesia National Single Window (INSW) telah menyiapkan strategi yang diharapkan mampu menekan dwelling time atau…

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) wilayah IV Makassar, Sulawesi Selatan akan mempertahankan 'Dwelling Time' atau waktu bongkar muat barang maksimal 2,5 hari sesuai dengan…

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepolisian Daerah Sulsel dan Otoritas Pelabuhan Makassar, PT Pelindo IV (Persero) serta instansi yang terkait berharap supaya semua…

Pemerintah bakal memperkuat ke -lembagaan Indonesia National Single Window de -ngan menunjuk koordinator di tingkat nasional guna me mangkas waktu inap barang di pelabuhan…

Upaya penurunan dwelling time menjadi kurang dari tiga hari dari saat ini rata-rata masih 3,4 hari di Pelabuhan Priok sulit terwujud.

Menteri Perhubungan menegaskan target dwelling time atau waktu inap barang di pelabuhan tidak bisa dipaksakan harus 2,5 hari.

Menteri Perhubungan menegaskan target dwelling time atau waktu inap barang di pelabuhan tidak bisa dipaksakan harus 2,5 hari.

Pelaku usaha kapal menilai fasilitas fiskal terkait PPN dan bea masuk yang saat ini berlaku untuk impor komponen kapal belum bisa mengakomodasi keinginan pelaku usaha.