Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan…

Teka-teki keberadaan bekas petinggi Lippo, Eddy Sindoro mulai terkuak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, salah satu saksi kunci dalam kasus suap panitera Pengadilan…

Dipecat, Mantan Dirjen PKH Muladno Mengaku Sedih

Polri bukan hanya menjaga keamanan supaya investor tidak takut, tetapi juga memastikan perlakuan hukum yang benar bagi semua pihak yang berurusan dengan Polisi.

Peneliti hukum dari Universitas Indonesia Dio Ashar Wicaksono mengkritisi kebijakan pemangkasan anggaran di penegak hukum. Dia menilai pemangkasan anggaran justru akan menimbulkan…

Singapura bersiap untuk menuntut perusahaan Indonesia yang kedapatan bertanggung jawab atas kebakaran yang menimbulkan asap berbahaya yang melanda negara tersebut tahun lalu.

Komisi Yudisial menyambut baik pembahasan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang baru-baru ini dibahas di DPR, terutama terkait dengan penguatan kewenangan eksekutorial…

Pemerintah kembali mencanangkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) 1010-2019. Program yang diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas…

Sejumlah kementerian dan lembaga menyepakati pengembangan sistem database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi

Perubahan nomenklatur Ditjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan menjadi Ditjen Pengawasan Konsumen dan Tertib Niaga membuat Kemendag kini memiliki…

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan hingga kini hukum di Indonesia masih bisa dibeli dan belum adil dalam penegakan supremasi hukum.

Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo dan tidak lagi menunjuk kader partai untuk mengisi jabatan strategis di yudikatif.

Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan meminta keringanan hukuman pada majelis hakim

Fuad Amin Imron menyatakan keberatan dengan tuntutan JPU pada KPK

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengatakan pemerintah sedang mencari format yang tepat untuk proses rekonsiliasi. Pasalnya,…