Sidang KKEP memberhentikan AKP Dadang Iskandar secara tidak terhormat akibat menembak  AKP Ryanto Ulil di Solok Selatan.

Software Legal Plus diciptakan untuk membantu para advokat dalam mengelola firma hukum karena menyediakan fitur-fitur eksklusif yang dirancang spesifik.

Bukalapak digugat oleh Harmas Jalesveva sebesar Rp107 miliar. Emiten berkode saham BUKA memberi jawaban

Buruh mengancam akan membawa ke ranah pidana jika pemilik Sritex Lukminto dan jajarannya tidak memenuhi hak-hak pegawai yang terkena PHK

Yusril Ihza Mahendra mengatakan kementerian yang bakal dipimpinnya itu diharapkan bakal bisa lebih fokus pada penanganan hukum.

PT Pegadaian memperkuat komitmen dalam mendukung pengembangan masyarakat melalui kolaborasi dengan BPHN untuk membentuk Desa Sadar Hukum.

Bivitri Susanti menilai bahwa selama 10 tahun Presiden Jokowi menjabat hukum yang dibangun antara eksekutif dan legislatif belum berjalan baik.

Hukumonline secara resmi meluncurkan Ask Hukumonline AI, platform AI generatif pertama di Indonesia yang dirancang untuk mempermudah riset hukum

Proses dilakukannya revisi undang undang terkesan terburu-buru dan cenderung dipaksakan tanpa melibatkan partisipasi publik secara luas.

Pengadilan membatalkan keputusan yang menjatuhkan denda hampir 1,5 miliar euro kepada Google atas gugatan terkait AdSense.

Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa proses penyaluran dana CSR selalu berdasarkan tata kelola ketentuan dan prosedur yang sudah berlaku.

Hanya enam daerah yang diperkirakan tidak jadi menggelar Pilkada 2024 dengan calon tunggal. Tersisa puluhan daerah yang akan dihiasi kotak kosong.

Satgas BLBI memiliki target untuk menagih Rp110 triliun hak negara kepada pihak-pihak terkait kasus itu, sebelum dibubarkan pada akhir 2024.

Tim Densus 88 menangkap 7 orang penebar teror saat Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia

Kejaksaan Agung menjelaskan penundaan pemeriksaan terhadap peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 bukan untuk melindungi kejahatan.

Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin menegaskan penegakan hukum yang dilakukan korps Adhyaksa tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.