Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin menegaskan penegakan hukum yang dilakukan korps Adhyaksa tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka suara terkait adanya dugaan pelanggaran hukum oleh pegawai pajak berupa KDRT yang viral di media sosial.

Pemalsuan data yang dilakukan oleh oknum disinyalir akibat Google lalai dalam menutup celah keamanan. Perusahaan terdampak berhak mengajukan class action.

KPK melakukan penggeledahan, penyitaan dan pemasangan tanda penyitaan (plang) pada pengembangan kasus suap jalur kereta api di DJKA Kemenhub.

Penggeledahan di Balikpapan yang dilakukan penyidik berkaitan dengan kasus dugaan korupsi berupa fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia menilai pemerintah perlu melakukan revisi PP Kesehatan seiring dengan munculnya banyak polemik.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menilai praktik hukum di Indonesia sudah tidak jelas. Dia mendeskripsikan kini hukum seperti 'poco-poco'.

Google play menolak laporan investigator KPPU terkait pelanggan sistem billing Google Play

Beberapa perusahaan di bidang jasa konstruksi dan perikanan di Jawa Tengah mengajukan PKPU untuk menunda pembayaran utang guna menghindari kepailitan.

PPATK menemukan bahwa ribuan anggota DPR, DPRD, dan staf kesekretariatan menjadi pemain judi online, yang mempertaruhkan dana miliaran rupiah di jagat maya.

Lebih dari 1.000 anggota DPR, DPRD, dan staf terungkap turut menjadi pemain judi online, dengan transaksi mencapai miliaran rupiah.

Tindakan doxing terhadap jurnalis berisiko menimbulkan intimidasi, bahkan berdampak pada kualitas informasi publik dan kebebasan pers.

Adobe dituduh telah melakukan praktik yang melanggar undang-undang Amerika Serikat, yang mempersulit proses pembatalan langganan dan menyembunyikan biaya mahal.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan stok dan penyaluran LPG 3 kg melalui agen dan pangkalan tetap berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan.

Mahfud MD menilai hukum bukan lagi berfungsi untuk batasi kekuasaan pemerintah. Sebaliknya, hukum diatur sesuai keinginan penguasa.