OJK berharap pemerintah memproteksi semua BMN sebagai salah satu cara untuk mendorong penetrasi asuransi, mengingat risiko bencana alam yang tinggi.

Perlindungan asuransi barang milik negara (BMN) saat ini belum menyeluruh. Padahal, Indonesia adalah negara dengan potensi tinggi bencana alam.

Optimalisasi aset-aset negara yang belum bisa menjadi objek asuransi BMN disebut bisa menjadi pendongkrak pendapatan premi industri asuransi.

Jumlah nomor urut pencatatan (NUP) barang milik negara yang sudah diasuransikan sebanyak 9.672, atau hanya 12% dari jumlah NUP objek asuransi BMN.

Total barang milik negara yang dapat diasuransikan mencapai Rp200 triliun, tetapi yang sudah terproteksi baru Rp68,5 triliun.

Sejak asuransi barang milik negara dibentuk, konsorsium menerima premi Rp400 miliar dan membayarkan klaim lebih dari Rp101 miliar.

Kementerian Keuangan melaporkan klaim yang sudah diterima untuk asuransi barang milik negara (BMN) per Oktober 2024 sebesar Rp2,45 miliar.

Secara keseluruhan, terdapat 84 kementerian dan lembaga di Indonesia.

Sejak terbentuk pada 2019 konsorsium asuransi barang milik negara (BMN) belum melibatkan asuransi syariah.

Asuransi barang milik negara (ABMN) diprediksi bakal mendongkrak premi asuransi dan reasuransi umum di Indonesia.

“Besok akan diadakan rapat pembentukan konsorsium Asuransi BMN,” ujar Direktur Eksekutif AAUI Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe kepada Bisnis, Kamis (4/7/2019).